Bisnis

Mengapa Undang-Undang Pembentukan Bisnis Tidak Berguna untuk Bisnis Online?

Bisnis online adalah salah satu model bisnis yang semakin populer di era digital saat ini. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan melalui internet, tanpa perlu memiliki tempat usaha secara fisik. Bisnis online dapat berupa penjualan barang atau jasa, atau penyediaan platform atau aplikasi yang memfasilitasi transaksi online. Bisnis online memiliki banyak keuntungan, seperti biaya operasional yang rendah, jangkauan pasar yang luas, dan fleksibilitas waktu dan tempat.

Namun, bisnis online juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal legalitas. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis online adalah mengenai undang-undang pembentukan bisnis. Undang-undang pembentukan bisnis adalah undang-undang yang mengatur tentang syarat, prosedur, dan bentuk usaha yang dapat didirikan oleh pelaku usaha. Undang-undang pembentukan bisnis di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

sewa kantor jakarta murah

Untuk lebih jelas, berikut beberapa alasan tentang undang-undang pembentukan bisnis tersebut yang tidak sepenuhnya berguna untuk bisnis online:

  1. Tidak mengakomodasi kekhususan bisnis online
    Undang-undang pembentukan bisnis yang ada saat ini masih berorientasi pada bisnis konvensional yang memiliki tempat usaha secara fisik. Undang-undang tersebut tidak mempertimbangkan kekhususan bisnis online, seperti tidak adanya batasan wilayah, tidak adanya persyaratan izin usaha tertentu, dan tidak adanya kewajiban membayar pajak daerah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan perlakuan, dan kesulitan administrasi bagi pelaku bisnis online.
     
  2. Memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku bisnis online
    Undang-undang pembentukan bisnis yang ada saat ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku bisnis online, terutama dalam hal perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus tentang hak dan kewajiban pelaku bisnis online, standar kualitas barang atau jasa online, mekanisme pengaduan dan ganti rugi, serta proses mediasi atau arbitrase online. Hal ini dapat menimbulkan kerugian, penipuan, atau konflik bagi pelaku bisnis online dan konsumennya.
     
  3. Tidak mengikuti perkembangan bisnis online
    Undang-undang pembentukan bisnis yang ada saat ini tidak mengikuti perkembangan bisnis online, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi. Undang-undang tersebut tidak mencerminkan kebutuhan, kepentingan, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis online, yang mungkin berbeda dari waktu ke waktu. Undang-undang tersebut juga tidak responsif terhadap perubahan pasar, regulasi, atau kebijakan yang berpengaruh terhadap bisnis online. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan, kompetitivitas, dan kesejahteraan pelaku bisnis online.

Itulah beberapa alasan mengapa undang-undang pembentukan bisnis tidak berguna untuk bisnis online. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang pembentukan bisnis yang khusus untuk bisnis online, yang dapat mengatur, melindungi, dan mendorong pelaku bisnis online secara adil, efektif, dan efisien.